ENTERJATIM.COM – JAKARTA, 17 Maret 2026 – Wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai langkah penghematan anggaran di tengah dampak konflik global menuai respons dari sejumlah kalangan politik. Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDI Perjuangan, menilai kebijakan tersebut seharusnya dimulai dari pimpinan negara sebagai bentuk keteladanan dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurut Andreas, jika pemerintah ingin menerapkan efisiensi melalui pemotongan gaji pejabat, maka langkah tersebut seharusnya dimulai dari level tertinggi pemerintahan.
“Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” kata Andreas saat dihubungi pada Senin (16/3/2026).
Ia menilai, contoh dari pimpinan negara penting agar semangat penghematan benar-benar tercermin dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa teladan dari tingkat tertinggi, kebijakan efisiensi dinilai berpotensi hanya menjadi wacana tanpa implementasi yang kuat. “Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat. Jangan perintahkan untuk potong orang lain,” ujarnya.
Selain menyoroti wacana pemotongan gaji pejabat, Andreas juga menilai pemerintah masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja negara. Ia menilai potensi pemborosan anggaran masih terjadi di berbagai sektor pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah perlu menyisir kembali anggaran di setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan penggunaan dana negara lebih efektif dan tepat sasaran. Program yang tidak mendesak atau tidak bersifat prioritas, kata dia, dapat ditunda terlebih dahulu sebagai bagian dari upaya penghematan. “Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu,” kata Andreas.
Wacana pemotongan gaji pejabat sendiri mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung langkah penghematan yang diterapkan pemerintah Pakistan di tengah tekanan ekonomi global. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Prabowo menilai kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menghadapi dampak konflik geopolitik yang memicu kenaikan harga energi dunia.
Prabowo menyebut pemerintah Pakistan menerapkan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pemotongan gaji pejabat hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi. “Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo dalam rapat tersebut.
Isu penghematan anggaran menjadi sorotan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan United States, yang turut mendorong kenaikan harga minyak dan energi global.Sejumlah pengamat menilai wacana pemotongan gaji pejabat merupakan simbol komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi. Namun, dampak fiskalnya terhadap APBN dinilai relatif kecil dibandingkan kebutuhan penghematan yang lebih besar melalui reformasi belanja negara dan peningkatan efektivitas program pemerintah.
Karena itu, diskursus mengenai efisiensi anggaran diperkirakan akan terus menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ekonomi pemerintah, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. (SCT)
