ENTERJATIM.COM – JAKARTA – Industri kelapa sawit Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar di pasar internasional akibat maraknya black campaign atau kampanye negatif yang menyasar komoditas unggulan nasional tersebut. Kampanye tersebut dinilai berkaitan erat dengan persaingan bisnis minyak nabati global dan meningkatnya tuntutan terhadap aspek keberlanjutan.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman, menegaskan bahwa industri sawit nasional harus menjawab tantangan tersebut melalui peningkatan produktivitas, inovasi, hilirisasi, dan penguatan riset.
Menurut Eddy, masa depan industri sawit Indonesia tidak lagi hanya ditentukan oleh luas areal perkebunan, melainkan kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang berdaya saing di pasar global.
“Ke depan keberhasilan sawit Indonesia bukan ditentukan seberapa luas lahan yang kita miliki, tetapi seberapa tinggi produktivitasnya,” ujar Eddy Abdurrachman saat membuka Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 di Jakarta.
Ia menambahkan, industri sawit kini menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, tuntutan keberlanjutan (sustainability), perkembangan teknologi, hingga dinamika perdagangan internasional. Karena itu, riset dan inovasi dinilai menjadi investasi strategis agar Indonesia tetap menjadi pemimpin industri sawit dunia.
Selain memperkuat inovasi, BPDP juga mendorong pengembangan hilirisasi sehingga sawit tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng atau biodiesel, tetapi juga menjadi bahan pangan, kosmetik, biomaterial, farmasi, hingga energi terbarukan.
GAPKI: Sawit Berkontribusi Besar bagi Ekonomi Nasional
Senada dengan BPDP, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan industri sawit tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional meskipun menghadapi berbagai hambatan perdagangan internasional.
GAPKI menilai program hilirisasi dan implementasi mandatori biodiesel B50 menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor.
Organisasi tersebut juga menilai kebijakan domestik dapat membantu menjaga stabilitas industri di tengah berbagai tekanan global terhadap produk sawit Indonesia.
Pengamat: Perlu Penguatan Diplomasi dan Transparansi
Sementara itu, pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Hermanto Siregar, dalam berbagai kajiannya mengenai industri sawit menyatakan bahwa Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi perdagangan internasional disertai peningkatan standar keberlanjutan.
Menurutnya, kampanye negatif terhadap sawit tidak cukup dihadapi dengan narasi semata, tetapi juga melalui bukti penerapan praktik perkebunan berkelanjutan, transparansi tata kelola, serta peningkatan sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar daya saing sawit Indonesia semakin kuat di pasar global.
BPDP berharap melalui penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta pekebun rakyat, industri sawit Indonesia mampu menghadapi tantangan global sekaligus mempertahankan posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. (MRZ)
