BisnisEkonomiPemerintahan

Khofifah Satukan TPID, TP2DD, dan TPAKD, Bidik Stabilitas Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat Jatim

226
×

Khofifah Satukan TPID, TP2DD, dan TPAKD, Bidik Stabilitas Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat Jatim

Share this article

ENTERJATIM.COM – SURABAYA, 18 NOVEMBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11).

Forum tersebut dilaksanakan guna memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan perluasan akses keuangan sebagai fondasi peningkatan produktivitas sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pertemuan tersebut melibatkan lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai pemangku kepentingan. Kesempatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Khofifah mengatakan, ketiga agenda tersebut saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas.

“Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi memperkuat efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sementara akses keuangan yang inklusif membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Khofifah menjelaskan, perekonomian Jawa Timur pada Triwulan III 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan inflasi sebesar 3,32 persen. Bahkan, inflasi pada Oktober 2026 turun menjadi 3,09 persen, masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,61 persen dan menyumbang 14,36 persen terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif mencapai 5,83 persen (c to c), dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp953,79 triliun dan atas dasar harga konstan Rp548,27 triliun. Kinerja tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,68 persen dan ekspor barang serta jasa sebesar 3,46 persen.

Sebagai Lumbung Pangan Nusantara, Jawa Timur terus memperkuat produktivitas dan ketersediaan pangan. Sepanjang Januari-November 2026, produksi padi mencapai 10,24 juta ton gabah kering giling (GKG), tumbuh 2,84 persen, sedangkan produksi jagung mencapai 4,27 juta ton jagung pipilan kering (JPK), tumbuh 0,76 persen. Kedua komoditas tersebut menempatkan Jawa Timur pada peringkat pertama nasional.

Kontribusi produksi pangan hewani Jawa Timur juga signifikan, yakni 58 persen produksi susu nasional, 32 persen telur ayam ras, 20 persen daging sapi, dan 13 persen daging ayam ras. Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2026 mencapai 123,63.

“Pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang Nataru, Khofifah mengingatkan tiga komoditas yang perlu diwaspadai berdasarkan histori inflasi 2023-2025, yakni cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.

Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang disinergikan dengan program prioritas Nawa Bhakti Satya.

See also  Meski IHSG Menguat, Investor Asing Masih Lepas Saham Senilai Rp437,6 Miliar

Implementasinya dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, EPIK Mobile, pemantauan harga dan pengawasan pasar, serta penguatan Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan instansi dan pemerintah kabupaten/kota atas kemitraan dan sinergi yang selama ini terbangun dengan baik. Ia meminta agar berbagai dinamika yang muncul di lapangan disikapi melalui komunikasi intensif dan koordinasi antardaerah sehingga dapat ditemukan penyesuaian serta solusi bersama.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan instansi atas partnership yang telah terbangun dengan baik. Jika ada dinamika-dinamika tertentu, mari kita jaga keseimbangan dan bangun penyesuaian serta penyelesaian bersama. Kuncinya adalah komunikasi,” katanya.

“Para bupati dan wali kota saya mohon terus membangun komunikasi yang intensif. Misalnya, jika berkaitan dengan pasokan sembako, kepala dinas yang membidangi perdagangan bisa saling berkomunikasi. Begitu pula jika berkaitan dengan pasokan gas, kepala dinas ESDM perlu memperkuat koordinasi. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar yang kita lakukan dimudahkan Allah SWT, sehingga setiap capaian memberikan manfaat dan keberkahan,” imbuhnya.

Pada aspek digitalisasi, Khofifah mendorong empat arah kebijakan, yakni penyederhanaan proses bisnis dan perluasan insentif, digitalisasi UMKM dan pasar serta optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), peningkatan rasio pajak daerah melalui integrasi dan pertukaran data, serta penguatan ekosistem digital melalui pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan penguatan pusat data.

Ia juga mendorong optimalisasi fitur online payment KKI pada e-Katalog untuk transaksi pemerintah serta perluasan pembayaran pajak daerah secara digital.

“Digitalisasi tidak boleh berhenti pada hadirnya aplikasi baru. Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan kemandirian fiskal semakin kuat,” katanya.

Komitmen Jawa Timur dalam transformasi digital memperoleh pengakuan nasional melalui penghargaan TP2DD Terbaik 2026 Tingkat Provinsi Kawasan Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Gubernur Khofifah juga meraih dua penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026, yakni kategori Penguat Ketahanan Pangan Nasional dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Dalam agenda TPAKD, Khofifah menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus diiringi peningkatan literasi dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Jawa Timur mencapai 72,07 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 69,57 persen. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 91,86 persen.

Di sisi lain, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), Jawa Timur menempati posisi ketiga nasional dengan 99.347 laporan penipuan. Surabaya menjadi daerah dengan laporan terbanyak, yakni 21.051 laporan, disusul Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gresik.

Sementara itu, Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) mencatat 4.539 pengaduan aktivitas keuangan ilegal di Jawa Timur selama Januari-September 2026, meliputi pinjaman daring ilegal, investasi ilegal, dan gadai ilegal.

Untuk memperluas pembiayaan produktif, Pemprov Jatim terus mengoptimalkan tiga program unggulan, yakni Program Kredit Sejahtera (PROKESRA), Dana Bergulir (Dagulir), dan Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ).

See also  Khofifah Resmikan Dua Prodi Strategis KCL Singhasari, Siapkan Talenta untuk Hadapi Ancaman Siber

PROKESRA telah menjangkau 28.538 UMKM dengan akumulasi kredit Rp860,74 miliar. Dagulir menjangkau 18.478 UMKM dengan akumulasi kredit Rp1,33 triliun, sedangkan PKPJ menjangkau 62.926 UMKM dengan akumulasi kredit Rp2,40 triliun.

Program tersebut diharapkan memperkuat daya saing UMKM dan petani, memperluas pembiayaan legal, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber pembiayaan ilegal.

“Pembiayaan harus diikuti pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pemasaran agar usaha masyarakat semakin kuat dan berdaya saing. Perluasan akses keuangan juga harus berjalan bersama peningkatan literasi dan perlindungan masyarakat,” pesan Khofifah.

Ia meminta TPAKD provinsi dan kabupaten/kota memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, serta lembaga jasa keuangan melalui perluasan layanan keuangan formal, edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, dan perlindungan konsumen.

Melalui HLM TPID, TP2DD, dan TPAKD Tahun 2026, Khofifah berharap seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pembangunan Jawa Timur yang inklusif serta berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, pelaku usaha semakin produktif, dan perekonomian Jawa Timur terus tumbuh. Dengan sinergi dan komitmen bersama, insyaallah Jawa Timur semakin tangguh, berdaya saing, dan terus bertumbuh sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran menyampaikan, sektor jasa keuangan Jatim tetap stabil, inklusif, dan kontributif. Hingga September 2026, intermediasi perbankan terus tumbuh dengan penyaluran kredit meningkat 4,74 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,24 persen.

“Stabilitas sektor jasa keuangan Jatim tetap terjaga. Ini menunjukkan industri keuangan, termasuk asuransi, masih mendapatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pada sektor asuransi kesehatan,” ujar Horas.

Selain menjaga stabilitas, OJK juga terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Hingga Oktober 2026, program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) telah menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi. Sementara kegiatan edukasi keuangan OJK tercatat sebanyak 1.178 kegiatan dengan 578 ribu peserta.

“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus kami dorong agar semakin banyak masyarakat memahami produk dan layanan jasa keuangan serta dapat mengaksesnya secara aman dan sesuai kebutuhan,” katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua II TPID Jatim sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim Ibrahim menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,47 persen. Kinerja tersebut ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 5,68 persen dan investasi yang tumbuh 8,69 persen.

“Momentum pertumbuhan ekonomi Jatim yang kuat ini harus terus dijaga. Stabilitas menjadi fondasi, sementara peningkatan produktivitas menjadi penggerak pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif,” ujar Ibrahim.

Selanjutnya, kata Ibrahim, inflasi Jatim pada Oktober 2026 tercatat 3,09 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 3,23 persen. Namun, sejumlah risiko menjelang Natal dan Tahun Baru perlu diwaspadai, terutama peningkatan permintaan, gangguan pasokan dan distribusi, serta kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

“Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” pungkasnya. (FBT)