ENTERJATIM.COM – Pastikan Seluruh Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan
JAKARTA, 2 April 2026 – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah saat menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, BPK RI, Kamis (2/4).
Kehadiran Gubernur Khofifah dalam forum tersebut menjadi bagian penting dari proses awal pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Khofifah menyampaikan optimisme bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana capaian yang telah diraih secara konsisten selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2015 hingga 2024.
Menurutnya, capaian opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa mempertahankan capaian tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
“Capaian ini tentu kita syukuri bersama. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan, sehingga kualitas tata kelola keuangan dan pemerintahan kita semakin baik dari waktu ke waktu,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjaga konsistensi kualitas laporan keuangan daerah, sekaligus memastikan keselarasan kebijakan fiskal di berbagai tingkatan pemerintahan.
Dalam mendukung upaya tersebut, optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi salah satu fokus utama. Khofifah menjelaskan bahwa penggunaan SIPD secara maksimal akan membantu meningkatkan ketepatan pencatatan, transparansi data, serta akurasi pelaporan keuangan daerah.
“Pemanfaatan SIPD harus terus diperkuat, khususnya dalam memastikan setiap proses pencatatan dan pelaporan berjalan secara tepat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memaparkan sejumlah capaian strategis Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Dari sisi perekonomian, Jawa Timur mencatat pertumbuhan sebesar 5,33 persen, yang menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
Kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian nasional tercatat mencapai 14,40 persen, sementara kontribusi terhadap Pulau Jawa sebesar 25,29 persen. Angka ini semakin menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak utama ekonomi nasional.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Tak hanya itu, kinerja investasi juga menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai Rp147,7 triliun, yang merupakan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, sektor perdagangan luar negeri turut mengalami pertumbuhan signifikan, dengan nilai ekspor meningkat sebesar 16,61 persen.
Berbagai misi dagang yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri juga memberikan dampak nyata, dengan total transaksi yang berhasil dibukukan mencapai lebih dari Rp20 triliun.
Di sektor sosial, tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2025 berada di kisaran 9,3 persen dan menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa angka tersebut masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran ke depan.
“Capaian ini menjadi refleksi bagi kita semua, sekaligus pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” ungkapnya.
Di tengah berbagai capaian tersebut, Khofifah juga mengingatkan adanya tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga pangan dan energi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, penguatan belanja yang berkualitas serta refocusing anggaran pada sektor strategis juga menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Khofifah juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Program Strategis Nasional, seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan sektor industri, serta perlindungan sosial.
“Tantangan ke depan bukan hanya pada kemampuan kita dalam membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan value for money dan berdampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, turut menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ia mengingatkan bahwa implementasi sistem harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, terutama dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi opini laporan keuangan adalah ketidaktepatan dalam pencatatan aset.
“Pencatatan aset yang tidak tepat bisa menjadi salah satu hal yang menghambat bahkan menurunkan opini. Karena itu, kami meminta agar dilakukan identifikasi serta mitigasi risiko secara serius,” ujarnya.
Melalui entry meeting ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, khususnya di Jawa Timur, dapat semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (WEZ)
